by

Konsultasi Publik Atas RPM Kominfo mengenai Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

Siaran Pers No. 99/HM/KOMINFO/03/2021

Kamis, 25 Maret 2021

tentang

Konsultasi Publik Atas RPM Kominfo mengenai Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) pada tanggal 2 Februari 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik (RPM NSPK) sebagai amanat Pasal 6 ayat (7) PP 5/2021. 

RPM NSPK disusun untuk mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik untuk tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi. Selain hal tersebut, RPM NSPK disusun dengan berpedoman pada format yang tercantum dalam Lampiran IV PP 5/2021, dengan materi muatan sebagai berikut:

  1. batang tubuh memuat penetapan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik;
  2. lampiran I memuat standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan oerusaha berbasis risiko sektor pos, tele«omunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
  3. lampiran II memuat standar kegiatan produk/proses/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik.
  4. adapun materi muatan dalam RPM NSPK tersebut semula akan diatur dalam Lampiran Ill dan Lampiran IV PP 5/2021 , mengingatjumlah halaman PP 5/2021 yang terlalu banyak, maka Lampiran Ill dan Lampiran IV tersebut diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga terkait.

Adapun terkait dengan masukan dan tanggapan atas RPM tersebut dapat disampaikan melalui email ridw010@kominfo.go.id cc tu.rohum@kominfo.go.id dan humas@kominfo.go.id dengan jangka waktu paling akhir sampai dengan tanggal 28 Maret 2021. 

Naskah draft RPM Kominfo tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronikbisa diunduh di sini

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *