by

Konsultasi Publik atas Draft RPM Kominfo mengenai Pelaksanaan PP 5 Tahun 2021 dan PP 46 Tahun 2021

Siaran Pers No. 95/HM/KOMINFO/03/2021

Rabu, 24 Maret 2021

Tentang

Konsultasi Publik atas Draft RPM Kominfo mengenai PelaksanaanPP 5 Tahun 2021 dan PP 46 Tahun 2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo sebagai pelaksanaan dari PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, sebagai berikut:

1. RPM Kominfo tentang Penyelenggaraan Pos, yang akan mengatur:

a. Layanan Transaksi Keuangan;

b. Layanan Pos Universal;

c. Kerja Sama Pos Asing;

d. Kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan LPU;

e. Pengawasan dan Pengendalian; dan

f. Kewajiban Penyelenggaraan dan Pengenaan Sanksi Administrasi pada Penyelenggaraan pos.

2. RPM Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang akan mengatur:

a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

b. Kewajiban Pembangunan dan/atau Penyediaan Layanan;

c. Standar Kualitas Penyelenggaraan, Kegiatan Usaha Melalui Internet;

d. Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional (SKKL);

e. Kerja Sama Infrastruktur;

f. Penyewaan dan/atau Penggunaan Jaringan Telekomunikasi;

g. Tarif Penyelenggaraan Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi;

h. Interkoneksi;

i. Fasilitasi Pelaksanaan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Telekomunikasi;

j. Penomoran;

k. Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

l. Pengiriman Layanan Pesan Pendek (Short Message Service/SMS) Penawaran/Marketing oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan/atau Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler;

m.Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/UniversaI Service Obligation;

n. Sistem Monitoring Penyelenggaraan Telekomunikasi;

o. Pengawasan dan Pengendalian; dan

p. Tata Cara Evaluasi Kewajiban Penyelenggaraan Dalam Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi.

3. RPM Kominfo tentang Penyelenggaraan Penyiaran, yang akan mengatur mengenai:

a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyiaran;

b. Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Dengan Teknologi Digital; Standar Kualitas Layanan

c. Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Dengan Teknologi Digital Melalui Terestrial;

d. Pengawasan dan Pengendalian;

e. Sistem Monitoring Penyelenggaraan Penyiaran;

f. Pengawasan dan Pengendalian; dan 

g. Kewajiban Penyelenggaraan dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan penyiaran.

Adapun terkait dengan masukan dan tanggapan atas ketiga RPM tersebut dapat disampaikan melalui email hukumppi@mail.kominfo.go.id dengan jangka waktu paling akhir sampai dengan tanggal 28 Maret 2021. 

Naskah draft RPM Kominfo bisa diunduh di sini

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *