by

KETERANGAN PERS KEMKOMINFO RI TENTANG REVISI PP PSTE

KETERANGAN PERS KEMKOMINFO RI

Jakarta, 31 Agustus 2018

*MENGAPA PP PSTE DIREVISI?*

1. Pemerintah mengambil langkah terobosan untuk melakuan revisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Langkah yang juga melibatkan pemangku kepentingan itu diambil untuk memberikan kepastian iklim berusaha dengan tetap menjaga kedaulatan negara.

2. Sejalan dengan upaya Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk meningkatkan arus investasi ke dalam negeri dan meningkatkan iklim kemudahan berusaha, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama pemangku kepentingan menilai kewajiban penempatan fisik data center dan data recovery center tidak sesuai dengan tujuannya, karena kepentingan utama pemerintah adalah terhadap data bukan fisiknya.

3. Sejak diberlakukannya PP PSTE No 82/2012, Kewajiban Penempatan Data Centre (DC) dan Disaster Recovery Centre (DRC) di Wilayah Indonesia bagi PSE untuk pelayanan publik tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan pengaturannya karena pada prakteknya banyak PSE untuk pelayanan publik sebagai pelaku usaha khususnya PSE Asing tetap beroperasi di Indonesia mulai dari yang memiliki jumlah penguna/pelanggan dalam skala kecil sampai skala besar seperti platform media sosial, operator penerbangan asing dan PSE untuk pelayanan publik lainnya yang secara fisik tidak memiliki perwakilan/afiliasi di Indonesia.

4. Selain itu, kewajiban penempatan DC belum dapat ditetapkan secara menyeluruh karena belum adanya jaminan hukum yang kuat terkait Perlindungan Data di Indonesia seperti jaminan Keamanan Informasi dan jaminan transparansi dalam pemerosesan, pengelolaan dan penyimpanan Data Elektronik, sehingga menyebabkan PSE Asing yang memiliki pasar di Indonesia masih ragu menempatkan atau menggunakan DC di wilayah Indonesia.

5. Oleh karena itu diperlukan revisi pengaturan, dari ketentuan kewajiban
penempatan DC dan DRC menjadi pengaturan subjek hukum yang terkait yaitu Pemilik Data, Pengendali Data dan Pemeroses Data serta penentuan klasifikasi data elektronik berdasarkan risiko (Data Elektronik Strategis, Data Elektronik Tinggi dan Data Elektronik Rendah) yang dapat diproses, dikelola ataupun disimpan oleh Pengendali Data maupun Pemeroses Data.

6. Seperti contoh, Pengendali atau Pemeroses Data yang memproses, mengelola atau menyimpan Data Elektronik Strategis wajib menempatkan DC di wilayah Indonesia. Namun tidak berarti bahwa semua Penyedia DC sebagai Pemeroses Data, dapat memproses, mengelola atau menyimpan Data Elektronik Strategis.

7. Pada prinsipnya Data Elektronik by default diproses, dikelola atau disimpan di wilayah Indonesia. Namun pada pelaksanaannya Data Elektronik Tinggi dan Data Elektronik Rendah dapat diproses, dikelola atau disimpan di luar wilayah Indonesia jika memenuhi persyaratan. Seperti contoh, penyimpanan Data Elektronik Indonesia di luar wilayah Indonesia harus mempertimbangkan jaminan perlindungan data, kepentingan penegakan hukum di wilayah tersebut.

8. Penentuan klasifikasi data elektronik ditujukan untuk mempertegas kepentingan penegakan hukum, perlindungan data, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya. Dengan kata lain, revisi PP PSTE ini tetap memperhatikan berlakuknya ketentuan tersebut dengan memperjelas subjek hukum yang terlibat dalam Pengelolaan, Pemrosesan, dan Penyimpanan Data Elektronik Indonesia.

9. Disamping itu untuk mendukung Revisi PP PSTE ini, pemerintah sedang melakukan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga data warga Negara Indonesia yang diproses, dikelola ataupun disimpan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia tetap dilindungi sesuai dengan kewajiban hukum.

10. Revisi PP PSTE ini tidak mengurangi kedaulatan Negara terhadap data warga negaranya jika data elektronik diproses, dikelola atau disimpan di luar wilayah Indonesia. Seperti contoh, penerapan Zero-Access Policy untuk Data Elektronik yang disimpan di luar wilayah Indonesia, dapat menjamin bahwa kepemilikan data (Your data belong to you) meliputi penentuan pengguna yang memiliki otoritas pengaksesan data elektronik tersebut.

11. Penyesuaian regulasi penting dilakuan untuk menampung perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Menurut Dirjen Aptika, pemerintah memastikan netralitas teknologi, perlindungan data, inklusivitas ekonomi digital, penegakan hukum, dan kedaulatan negara tetap akan terjaga. Pengaturan klasifikasi data elektronik ditujukan untuk mendukung ekonomi digital, membangun ekosistem investasi. Secara teknis akan menjadikan koneksi hub untuk ekspor dan impor data dan menerapkan cloud first policy.

12. Penyusunan RPP Perubahan PP PSTE telah dilaksanakan sejak awal Tahun 2016 dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait atau panitia antarkementerian untuk membahas materi muatan serta telah mendapatkan masukan dari pelaku usaha, akademisi, praktisi dan asosiasi terkait. Dimulai sejak 25 November 2016 setelah disahkannya UU ITE Perubahan atau UU 19/2016. Kemudian pada Mei 2018 pada tahapan pembahasan harmonisasi di Kementerian Kumham ada beberapa masukan dari kementerian/lembaga dan masyakarat. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Menkumham menyampaikan draft Revisi RPP PSTE yang telah selesai diharmonisasi. Pada 26 Oktober atas dasar Surat Menkumham tersebut, Menkominfo menyampaikan RPP Revisi PSTE kepada Presiden untuk persetujuan. Setneg akan melakukan sinkronosasi akhir sebelum naskah Revisi PP PSTE ditandatangani Presiden Jokowi.

Ferdinandus Setu
Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI
Email: humas@kominfo.go.id
IG: @kemenkominfo
Twitter: @kemkominfo

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *